Myanmar Membara, Aung San Suu Kyi Hadapi Gugatan Baru!

Jakarta, Indonesia – Pemimpin de facto Myanmar yang digulingkan oleh militer, Aung San Suu Kyi, didakwa melanggar Undang-Undang Rahasia Negara. Pengacara Suu Kyi, Khin Maung Zaw, menyebut hal ini merupakan tuduhan paling serius terhadap veteran penentang kekuasaan militer itu, Kamis (1/4).

Myanmar diguncang oleh protes sejak tentara menggulingkan pemerintah terpilih Suu Kyi pada 1 Februari lalu.

Militer mengklaim adanya penipuan pemilu di mana partai Suu Kyi, Nasional Liga Demokrasi (NLD) menyapu bersih pemungutan suara pada November tahun lalu.

Guna membungkam komunikasi potensi gejolak di negeri Burma itu, junta memerintahkan penyedia layanan internet untuk menutup layanan broadband nirkabel hingga pemberitahuan lebih lanjut, kata beberapa sumber telekomunikasi, dilansir Ruters.

Suu Kyi dan anggota NLD lainnya telah ditahan sejak kudeta.

Mereka didakwa beberapa tuntutan, yakni kepemilikan walkie-talkie ilegal, melanggar kebijakan pembatasan virus corona, melanggar undang-undang telekomunikasi, hingga niat menyebabkan keresahan publik.

Khin Maung Zaw, mengatakan kepada Reuters bahwa kliennya bersama tiga menteri kabinetnya dan penasihat ekonominya yang berkewarganegaraan Australia, Sean Turnell, didakwa melanggar UU Rahasia Negara dalam persidangan di Yangon sepekan lalu.

Jika mereka terbukti bersalah, Aung San Suu Kyi, Turnell, dan tiga menteri kabinetnya bisa dihukum penjara hingga 14 tahun.

Seorang juru bicara junta tidak menjawab panggilan telepon untuk meminta komentar Reuters.

Foto: AP/ Anti-coup protesters run away after police security forces disperse them with tear gas, which the protesters countered with vapor from fire extinguishers, in Mandalay, Myanmar Saturday, March 13, 2021. Police in Myanmar fired rubber bullets and tear gas at protesters in the country’s two largest cities and elsewhere on Friday, as authorities continued their harsh crackdown on opponents of last month’s military coup. (AP Photo)

Peraih Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1991 itu dikabarkan dalam keadaan sehat selama ditahan junta militer. Ini terlihat saat wanita berusia 75 tahun itu melakukan panggilan video di kantor polisi sehari sebelum persidangan hari ini.

“Aung San Suu Kyi dan Presiden Win Myintdan dalam keadaan sehat,” kata pengacara itu.

Bukan hanya dirinya, sang Presiden Win Myintdan sejumlah menteri serta pejabat partai Nasional Liga Demokrasi (NLD) juga digulingkan dan ditahan dalam kudeta tersebut. Dia juga menghadapi berbagai tuduhan.

Pengacara mereka mengatakan bahwa tuduhan terhadap mereka berdua dibuat-buat.

Setidaknya 538 warga sipil telah tewas dalam protes terhadap kudeta tersebut, 141 dari mereka pada hari Sabtu, hari paling berdarah dari kerusuhan, menurut kelompok aktivis Asosiasi Bantuan untuk Tahanan Politik (AAPP).

Para pengunjuk rasa mundur di beberapa tempat pada hari Kamis (1/4) dan dua orang lagi tewas, menurut laporan media, ketika para aktivis membakar salinan konstitusi berbingkai militer dan menyerukan persatuan di antara semua yang menentang pemerintahan militer.

Hari Baru

Kudeta juga memicu bentrokan baru dalam perang lama Myanmar.

Sedikitnya 20 tentara tewas dan empat truk militer hancur dalam bentrokan dengan Tentara Kemerdekaan Kachin (KIA), salah satu kelompok pemberontak paling kuat di Myanmar, sebagaimana diberitakan DVB.

Kendati demikian, Reuters belum dapat memverifikasi laporan tersebut dan juru bicara junta tidak menjawab panggilan untuk meminta komentar tentang bentrokan tersebut.

Pesawat militer Myanmar telah mulai membom posisi kelompok lain, Serikat Nasional Karen (KNU), untuk pertama kalinya dalam lebih dari 20 tahun.

Ribuan penduduk desa telah melarikan diri dari rumah mereka, banyak yang ke Thailand.

Pengambilalihan tentara telah menyebabkan seruan untuk persatuan oposisi di antara juru kampanye demokrasi berbasis kota dan pasukan etnis minoritas yang bertempur di daerah perbatasan.

Anggota parlemen yang digulingkan, sebagian besar dari partai Suu Kyi, telah berjanji untuk mendirikan demokrasi federal dalam upaya untuk memenuhi tuntutan lama dari kelompok minoritas untuk otonomi.

Mereka juga mengumumkan penghapusan konstitusi 2008 yang dibuat oleh militer yang mengabadikan kontrolnya atas politik. Militer telah lama menolak federalisme, menganggap mereka adalah kekuatan pusat yang bisa menyatukan negara yang terpecah belah.

[Gambas:Video ]

(tas/tas)