Jakarta, Indonesia – Impor pipa masih membanjiri Indonesia, padahal barang tersebut bisa diproduksi di dalam negeri. Kondisi ini membuat Presiden Joko Widodo ‘murka’ dan berujung pada pemecatan pejabat tinggi PT Pertamina (Persero).
Pemecatan pejabat tinggi Pertamina disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Pemecatan ini disebabkan kegagalan pejabat tinggi Pertamina dalam meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
“Ada pejabat tinggi Pertamina itu kemarin dipecat presiden langsung,” kata Luhut dalam rakornas BPPT 2021, Selasa (9/3/21).
Luhut mengungkapkan bahwa Jokowi kesal pejabat tersebut tidak bisa mengikuti regulasi penggunaan tingkat TKDN pada proyek yang terutama terkait pipa Pertamina.
“Bikin pipa. Pertamina itu ngawurnya minta ampun. Masih impor pipa padahal bisa dibuat di Indonesia. Bagaimana itu?” tanya Luhut.
|
Pilihan Redaksi
|
Menanggapi hal ini Bobby Gafur Umar, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Energi dan Migas angkat bicara. Menurutnya dalam kasus pipa ini impor dari China masih lebih murah daripada produksi dalam negeri.
“Sampai Pak Luhut bilang ada pejabat Pertamina diganti karena Pak Presiden nggak berkenan. Pertamina masih ada ada yang belum bisa memaksimalkan pemakaian produk dalam negeri,” paparnya dalam webinar ‘Membedah Peluang Bisnis 70 Triliun Di Sektor Hulu Migas’, Rabu (10/03/2021).
Lebih lanjut dia mengatakan, pipa dari China sampai di Surabaya harganya tidak beda jauh dengan bahan baku dari Krakatau Steel. Dari bahan baku Krakatau Steel, begitu dilakukan pengelasan, maka ongkosnya bertambah 20-25%, sehingga pipa di Indonesia jauh lebih mahal.
“Harga pipa China sampai di Surabaya, pipa jadi sama bahan baku Krakatau Steel. Itu nggak beda jauh harganya, begitu las jadi pipa sudah nambah 20-25% ongkos pipa,” jelasnya.
Kenapa pipa China bisa jadi lebih murah? Bobby menjelaskan, ini karena negara China memberikan kredit ekspor yang sangat murah. Jika perusahaan di China hanya ekspor bahan baku, mereka akan kena pajak yang begitu tinggi.
“Begitu ekspor produk jadi, dapat tax incentives. Di Indonesia malah belum apa-apa kena pajak,” jelasnya.
Dia menyebut Pertamina punya proyek kilang yang nilainya cukup besar. Sampai dengan 2027 nilainya mencapai sebesar US$ 50-65 miliar atau sekitar Rp 800 triliun.
Jika 30% dari nilai Rp 800 triliun ini menggunakan industri dalam negeri, maka manfaat yang bisa dirasakan industri dalam negeri bisa mencapai Rp 250 triliun. Nilai ini menurutnya cukup besar, sehingga pemerintah terus mendorong penggunaan produk lokal.
“Sampai 2027 nilainya US$ 50-65 miliar, jadi nilainya sampai Rp 800 triliun. Kalau 30% industri dalam negeri ambil, nilainya bisa Rp 250 triliun,” ungkapnya. (*)
[Gambas:Video ]
(mij/mij)