Sab. Jun 12th, 2021

DAILY BERITA

News, Events & Stories in Indonesia

Inikah Alasan Jokowi Relaksasi Diskon Pajak Mobil 2.500 cc?

Toyota Innova  (Dok. Astra)

Jakarta, Indonesia – Pemerintah mulai merancang aturan untuk mengubah relaksasi Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) kendaraan dari 1.500 cc menjadi 2.500 cc. Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan memiliki penilaian di balik perubahan itu.

“Sekarang pemerintah sudah lihat bahwa sebenarnya target yang buat supaya pasar dapat adalah medium, yang (segmentasinya) 1.500 cc ke atas dan sama orang yang punya duit atau simpanan yang menunda pembelian. Saya rasa konsep berpikirnya benar supaya market tetap jalan, supaya pabrik tetap jalan,” katanya dalam PROFIT Indonesia pada Jumat (19/03/2021).

Hal berbeda terjadi pada segmentasi mobil yang sudah mendapat keringanan saat ini, yakni mobil dengan kapasitas mesin 1.500 cc ke bawah. Segmentasi ini umumnya mengandalkan perusahaan pembiayaan atau leasing demi menebusnya. Ketika ada pengetatan dari tiap-tiap perusahaan leasing dalam menyetujui calon debitur, maka pembelian belum tentu terjadi.

Akibatnya, pabrikan belum mampu untuk memproduksi sebagaimana waktu normal. Jika kondisi ini terjadi dengan terus berlarut, maka bukan tidak mungkin akan dampak yang lebih buruk.

“Kalau pabrik di bawah 50% berat, umumnya harus bisa cost down jauh sekali. Jika tidak, maka pabrikan-pabrikan akan mulai banyak sekali tindakan-tindakannya, salah satunya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) karyawan. Pas pandemi pernah 25%, belakangan 40% di Q4 2020 ke 50%,” ujar Johnny.

Baca:

Tanda Bahagia Belum Terlihat dari Pajak 0% Mobil, Kok Bisa?

Seiring dengan pelaksanaan relaksasi PPnBM mulai Maret ini, Johnny yakin penjualan bisa kembali meningkat beberapa waktu ke depan.

“Karena pengumuman maju mundur, Februari terjadi stagnan penjualan, tapi Maret penjualan meningkat jauh, karena Februari punya permintaan pada menunda, direalisasikan Maret. Saya harap April mulai ada dampaknya,” katanya.

Peningkatan penjualan itu juga yang membuat pemerintah merubah aturan segmentasi relaksasi PPnBM. Bahkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan dalam pembaruan kebijakan relaksasi PPnBM untuk kendaraan baru dengan spesifikasi tertentu.

Teranyar, Jokowi memerintahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang untuk mengkaji kebijakan tersebut agar ada penerapan yang lebih luas dan lebih dalam. Presiden menyampaikan hal ini ketika menerima Agus dalam kaitan laporan kunjungan kerja ke Jepang.

“Formulasi perluasan dan pendalaman akan didasari oleh kenaikan tingkat kapasitas silinder kendaraan dikombinasikan dengan local purchase, atau hanya didasari local purchase, dan kemungkinan perubahan time frame-nya,” ujarnya dalam keterangan resmi, Selasa (16/3/2021).

[Gambas:Video ]

(miq/miq)