Sab. Jul 24th, 2021

DAILY BERITA

News, Events & Stories in Indonesia

Negara Muslim Bersatu, HAM PBB Didesak ‘Turun Gunung’ di Gaza

Kesepakatan gencatan senjata mengakhiri aksi saling serang anåtara Israel dan Palestina di jalur Gaza. (AP/John Minchillo)

Jakarta, Indonesia – Dewan Hak Asasi Manusia PBB tengah mempertimbangkan untuk melakukan penyelidikan internasional ke Gaza, Palestina. Ini terkait pelanggaran “sistematis” dalam pertempuran mematikan yang terjadi 11 hari tersebut, antara Israel dan dua kelompok di Gaza, Hamas serta Jihad Islam.

Proposal tersebut merupakan bagian dari strategi resolusi damai di kawasan itu. Teks disajikan Pakistan, atas nama Organisasi Kerja Sama Islam (OKI).

Pilihan Redaksi
  • Raja Salman Beri ‘Pesan’ Baru ke Israel soal Palestina
  • Gencatan Senjata! Israel Ancam Ini ke Hamas soal Palestina
  • Wah Kacau! Akun WhatsApp Puluhan Jurnalis di Gaza Diblok

“Badan hak asasi PBB itu diminta segera membentuk komisi penyelidikan internasional independen … di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Israel,” tulis proposal tersebut sebagaimana dimuat AFP, Rabu (26/5/2021).

“Para penyelidik, harus menyelidiki semua dugaan pelanggaran dan pelanggaran hukum internasional terkait dengan ketegangan, yang memicu kekerasan baru.”

Pertempuran berakhir dengan gencatan senjata Jumat (21/5/2021). Namun sebelumnya tercatat 253 warga Palestina di jalur Gaza tewas, termasuk anak-anak, dan 1.900 luka karena serangan udara dan tembakan artileri Israel.

Roket Hamas juga menewaskan 12 orang di Israel, termasuk seorang anak dan seorang remaja Arab-Israel. Sekitar 357 orang terluka.

Di sisi lain proposal itu juga menyerukan investigasi akar penyebab ketegangan yang terus berulang, yang menyebabkan ketidakstabilan di kawasan selama berpuluh-puluh tahun. Termasuk diskriminasi sistematis dan penindasan berdasarkan identitas kelompok.

Investigasi, diminta fokus pada membangun fakta dan mengumpulkan bukti dan materi yang bisa dipakai dalam proses hukum. Memastikan pelaku untuk bisa dimintai pertanggungjawaban.

“Impunitas (keadaan tak dapat dipidana) sistemik dan lama untuk pelanggaran hukum internasional telah menggagalkan keadilan, menciptakan krisis perlindungan dan merusak semua upaya untuk mencapai solusi yang adil dan damai,” kata rancangan teks tersebut.

Masih belum jelas apakah Dewan Hak Asasi Manusia PBB akan memberi cukup dukungan pada solusi ini. Badan dengan 47 anggota tersebtu akan melakukan pembahasan khusus Kamis (27/5/2021).

Diketahui 20 negara dari total anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB merupakan pendukung proposal tersebut. Mereka merupakan bagian dari 66 negara yang mendukung diadakannya sesi khusus yang diinisiasi Pakistan dan Palestina.

Sementara itu, saat hal ini diumumkan Duta Besar Israel di Jenewa, Meirav Eilon Shahar mendesak negara anggota menentangnya. “Penyelenggaraan sesi khusus lain oleh Dewan Hak Asasi Manusia yang menargetkan Israel adalah bukti agenda anti-Israel yang jelas dari badan ini,” ujarnya.

[Gambas:Video ]

(sef/sef)