Sab. Jul 24th, 2021

DAILY BERITA

News, Events & Stories in Indonesia

Pajak Orang Kaya-PPN-Tax Amnesty, Mana Lebih Dulu Mulai?

INFOGRAFIS, Simak!, Sri Mulyani Ungkap 5 Ancaman Ekonomi Dunia

Jakarta, Indonesia – Sederet kebijakan perpajakan akan diambil pemerintah. Mulai menaikkan tarif pajak penghasilan (PPh) orang kaya, menaikkan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) hingga pengampunan pajak atau tax amnesty.

Berbagai kebijakan itu rencananya akan dituangkan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) perubahan kelima atas UU Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). Namun, mana yang lebih dulu mulai diterapkan?

Pilihan Redaksi
  • Pusing! Orang RI Kebanyakan Identitas, Mau Sampai Kapan?
  • Pajak Orang Kaya Bakal Naik Jadi 35%, Ini Kata Bos LPS
  • Tuai Polemik, Ini Alasan yang Menolak Tax Amnesty Jilid II

“Kita juga akan lakukan tarif dan bracket dari PPh OP (orang pribadi). Untuk high wealth individual itu kenaikan tidak terlalu besar, dari 30% ke 35% dan itu untuk mereka yang pendapatannya di atas Rp 5 miliar per tahun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR, beberapa waktu lalu.

Sri Mulyani menjelaskan peningkatan tarif PPh Orang Pribadi untuk orang kaya itu diberikan untuk menciptakan keadilan di masyarakat. Sebab saat ini hanya sedikit masyarakat yang masuk ke golongan tersebut.

Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute, Wahyu Nuryanto mengatakan, langkah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang ingin menaikkan tarif Pajak Penghasilan (PPH) bagi orang “super kaya’ sangat tepat.

Menurutnya, jika perlu tarif PPh bagi crazy rich Indonesia ini ditetapkan lebih tinggi. Misalnya 40% bagi yang berpenghasilan lebih besar.

Ia menilai bahwa tidak semua lapisan masyarakat dan sektor industri terkena dampak pandemi. Bahkan ada beberapa di antaranya yang justru menunjukkan kinerja positif, salah satunya orang yang masuk kelompok ‘super kaya’ ini.

“Kelompok masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp 5 miliar merupakan bagian dari golongan yang tidak terdampak signifikan karena pandemi,” kata dia.

“Hal ini tidak menutup kemungkinan dilakukan 40%, jika ternyata masih ada kelompok masyarakat dengan penghasilan yang lebih tinggi untuk dikenai tarif pajak yang sesuai,” ujar Wahyu kepada Indonesia.

Langkah kenaikan PPh bagi orang tajir ini, kata Wahyu sesuai dengan usulan lembaga dunia seperti International Monetary Fund (IMF) atau Dana Moneter Internasional dan juga OECD.

Lembaga internasional tersebut merekomendasikan untuk mengoptimalkan pajak kelompok terkaya untuk merekonsiliasi fiskal pasca pandemi.

Secara rinci, layer tarif pajak penghasilan dibagi menjadi empat. Pertama penghasilan sampai dengan Rp 50 juta kena tarif 5%. Layer kedua penghasilan Rp 50 juta-Rp250 juta kena tarif 15% dan layer ketiga penghasilan di atas Rp 250 juta-Rp 500 juta dikenakan tarif 25%. Layer keempat dengan penghasilan di atas Rp 500 juta dikenakan tarif sebesar 30%.

“Penambahan layer penghasilan ini juga sesuai dengan prinsip ability to pay sehingga kewajiban pajak akan sesuai dengan kemampuan setiap wajib pajak,” jelasnya.

Halaman 2>>>