Ming. Mei 16th, 2021

DAILY BERITA

News, Events & Stories in Indonesia

Setelah TMII, Ini Dia Aset Negara Disita dari Anak Soeharto

Pengunjung berjalan di depan taman legenda di TMII, Jakarta, Kamis (8/4/2021). Pemerintah melalui Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyampaikan pengambilalihan Taman Mini Indonesia Indah (TMII) yang selama ini dikuasai Yayasan Harapan Kita milik keluarga mantan Presiden Suharto. TMII merupakan aset negara dan mulai tahun ini, pengelolaan aset negara itu diambil alih Kemensetneg. Mensesneg Pratikno menjelaskan, TMII sebelumnya dikelola selama hampir 44 tahun oleh Yayasan Harapan Kita. Untuk diketahui Yayasan Harapan Kita didirikan oleh istri Presiden RI ke-2 Soeharto, Tien Soeharto (CNBC Indonesia/ Muhammad Sabki)

Jakarta,  Indonesia – Pemerintah rupanya tak mau tanggung-tanggung menyita aset negara yang selama ini dikuasai oleh Keluarga Soeharto, yang merupakan penguasa orde baru selama 32 tahun.

Setelah mengambil alih pengelolaan Taman Mini Indonesia Indah (TMII), pemerintah juga mengambil alih aset Gedung Granadi dan vila Megamendung.

TMII sebelumnya dikelola oleh Yayasan Harapan Kita. Yayasan yang didirikan Soeharto ini ditugaskan hanya sebagai pengelola, dengan catatan aset tersebut tetap milik negara.

Sedangkan aset Gedung Granadi dan vila Megamendung milik Yayasan Supersemar juga didirikan oleh Soeharto. Namun harus disita negara pada 2018 karena terkait kasus hukum penyelewengan duit negara.

Pilihan Redaksi
  • Dikelola Keluarga Cendana, TMII Rugi Hingga Rp 50 M per Tahun
  • Geger Gugatan ke 5 Anak Soeharto, Bagaimana Awal Pemicunya?
  • Diambil Alih dari Keluarga Soeharto, TMII Bernilai Rp 20,5 T

Direktur Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Keuangan, Encep Sudarwan mengatakan selama TMII dikelola Yayasan Harapan Kita tidak pernah setor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Selama ini yang dibayarkan hanya berupa pajak.

“Penerimaan negara kan ada dua, pajak dan non pajak. Kalau pajak mereka bayar pajak, tapi kalau PNBP memang selama ini belum ada,” kata Encep dalam bincang bareng DJKN bertema ‘Pengambilalihan TMII’, Jumat (16/4/2021).

Alasan TMII tak pernah bayar PNBP dikarenakan dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 51 Tahun 1977 tentang pengelolaan TMII yang dilakukan Yayasan Harapan Kita belum diatur bagaimana PNBP tersebut. Dengan beralihnya kelola, diharapkan aset milik negara itu ke depannya dapat berkontribusi menghasilkan PNBP.

“Karena di Keppres 77 tadi memang tidak (ada), maklum mungkin saat itu yang Keppres 51 Tahun 77 itu di sana belum mengatur mengenai bagaimana PNBP-nya. Jadi sekarang kita harus jelas kalau BMN digunakan, dimanfaatkan oleh pihak lain apalagi pengusaha itu harus ada kontribusi tetapnya, profit sharing-nya,” tuturnya.

Encep juga mengatakan barang yang sudah disita oleh negara itu otomatis memang menjadi BMN dan dikelola oleh pemerintah.

“Gedung Granadi dan aset di Megamendung, sepanjang itu BMN dikelola DJKN (Direktorat Jenderal Kekayaan Negara),” tuturnya.

Sejauh ini PN Jaksel telah menyita aset senilai sekitar Rp 242 miliar dari total 113 rekening milik Yayasan Supersemar. Sementara Yayasan Supersemar diwajibkan membayar kerugian negara sebesar Rp 4,4 triliun.

Encep mengatakan setelah bangunan resmi jadi BMN maka akan diasuransikan. Seperti TMII, saat ini sedang diaudit bagian mana saja yang dirasa perlu duluan untuk diasuransikan.

“BMN kan rencananya memang diasuransikan termasuk TMII. Nanti kalau sudah ketahuan semua mana yang perlu diasuransikan, prinsipnya semua BMN harus diasuransikan, namun bertahap ada gedung, kantor dulu,” kata Encep.